Oleh : Ihsanuddin Izzu (Pegiat Literasi Jambi)

 

Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Terhitung beberapa hari lagi menuju hari H. Nuansa kampanye semakin memanas antar tim sukses calon kepala daerah, pengawasan semakin ketat dan pihak penyelenggara makin sibuk untuk mempersiapkan teknis pencoblosan hingga ke TPS. Semua perhatian masyarakat tersita mengikuti perkembangan kontestasi ini.

Tentu saja bukan sebuah hal yang mengherankan, karena baik pemilihan umum, pemilihan kepala daerah adalah sebuah momen yang sakral untuk berjalannya sebuah negara. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan menjadi fokus utama dalam mengamati momen yang berlangsung 5 tahun atau 4 tahun sekali ini. Sebuah realitas bahwa masyarakat kita sangat mengidam-idamkan pemimpin yang sesuai dengan harapan bersama.

Beberapa bulan yang lalu kita telah melaksanakan pemilihan umum yang terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten dan DPD. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung pada awal Oktober lalu, sedangkan pelantikan DPR di semua hirarki berlangsung pada bulan September lalu. Lagi-lagi, masyarakat kita antusias dalam menghadapi momen tersebut dan mengikutinya dengan khidmat.

Baca juga:  Arah Pilihan Swing Voter Pada Pilkada Kota Jambi 2024; Paslon 01 Paling Rasional

Meskipun sebelumnya terdapat polemik yang terjadi akibat daripada kekalahan beberapa pihak seperti melayangkan gugatan sana-sini, saling cibir lewat argumen ad hominem, pencemaran nama baik hingga pengkultusan terhadap seseorangpun terjadi. Masyarakat terpecah-belah karena politik, itu nyata!

Benar bahwa politik adalah alat untuk menggapai kursi kekuasaan agar bisa terlibat dalam menentukan kebijakan. Tapi politik haruslah ditempuh dengan jalan ‘hikmah wal mauidzoh’ (penuh introspeksi dan edukatif), dalam bentuk gagasan dan tindakan yang hanya berorientasi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bukan justru sebaliknya, yakni dengan menghegemoni massa dan berujung fitnah adu domba ala-ala neo-hindia belanda’. Jika tidak berorientasi pada pembangunan daerah, maka sistem demokrasi kita terindikasi gagal sekaligus menjadi bentuk penghinaan terhadap sila ke-3 yang mengamanatkan kita untuk menjunjung tinggi persatuan. Disini politik madani dapat berperan.

Baca juga:  Bagaimana Posisi Indonesia Saat Ini Menghadapi Isi Klaim Laut Cina Selatan?

Politik madani adalah politik yang mengedepankan sikap toleransi dan menaruh ruang besar untuk menerima segala perbedaan cara pandang tanpa intervensi pihak manapun. Politik madani juga menjadi simbol daripada persatuan lintas ras, agama, suku dan budaya dalam memperjuangkan kepentingan berbangsa dan bernegara.

Membahas politik madani, ini adalah sebuah refleksi dari kisah seorang pemuka agama Islam bernama Muhammad SAW saat menyebarkan misi religius yang ‘hanief’ pada masyarakat madinah. Masyarakat madinah, dikenal sebagai masyarakat yang cinta damai, hidup rukun dan pluralitas kepercayaan. Dengan sikap mereka yang demikian, kehidupan masyarakat madinah tidak kalut oleh perbedaan politik dan tidak memakai kacamata kuda sebagai tolak ukur. Mereka sangat menghargai cara pandang orang lain. Hal tersebut bahkan dicontohkan langsung oleh pemimpin kabilah besar seperti Bani Aus dan Bani Khazraj di Kota Yastrib (Madinah) ketika Muhammad SAW membawa risalah kepada mereka dan mempersilakan beliau dengan senang hati. Dalam prosesnya bisa diamati pasti terjadi interaksi yang panjang, pendekatan persuasif yang sesuai, frekuensi penyampaian yang pas dan tentu saja masyarakatnya sendiri juga plural (penuh keberagaman), kondisi ini sangat mirip dengan tanah air tercinta ini.

Baca juga:  Praktek Asas Keterbukaan Dan Partisipasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Di Indonesia yang sama majemuknya, yang terbiasa hidup bersuku-suku ini harusnya bisa mengaktualisasikan sebagaimana masyarakat Madinah berperilaku. Tinggal bagaimana lagi persuasi yang dilakukan oleh masing-masing calon pemangku kebijakan tadi, apakah berorientasi pada pembangunan ataukah tidak. Pendekatan semacam apa yang dilakukan? Apa jaminan ketika anda terpilih tidak akan terjadi perpecahan? Apa jaminan ketika anda tidak terpilih tidak akan banyak fitnah yang dilontarkan?

Sebelum terjadi kemungkinan negatif lain yang belum terpikirkan, politik madani dapat dijadikan pemersatu masyarakat dalam harmonisasi bernegara. Siapapun anda, calon kepala daerah dimanapun dan kapanpun anda membaca ini. Politik madani adalah solusi.