Delusi Pemerintah Di Balik Kebijakan Angkutan Batu Bara Jambi

Polemik Batu bara di provinsi jambi hingga saat ini belum juga menuai solusi yang di harapkan bersama.

Penetapan Kebijakan bersama yang di buat oleh Pemerintah Daerah sepertinya di abaikan begitu saja oleh perusahaan serta pemilik tambang Batu bara

Pertambangan Batu bara no 2 terbesar di Indonesia tersebut sepertinya dari tahun ke tahun selalu saja mengalami permasalahan dan selalu ada saja korban dari setiap kejadian nya.

Upaya pemerintah daerah dalam menertibkan perusahaan pun patut di pertanyakan?, apalagi respon pemerintah pun terkesan lebih kepada keuntungan yang di dapat, namun tidak pro kepada keresahan yang terjadi akibat dampak yang di rasakan oleh masyarakat, apalagi kejadian yang baru-baru ini terjadi, ketika Tongkang batu bara melintas di aliran sungai Batang Hari sehingga menabrak salah satu fender atau anak tiang dari jembatan Muara Tembesi hal tersebut bukanlah pertama kali namun sudah terjadi, Insiden kecelakaan hingga pencemaran Lingkungan adalah dampak yang dihasilkan, namun respon pemerintah seolah-olah acuh tak acuh saja namun ketika terjadi insiden baru semua berkoar dan menyalahkan perusahaan.

Fenomena tersebut Tentu Perlu adanya ketegasan dari pihak pemerintah dalam menertibkan izin perusahaan tambang batu bara, apalagi dampak yang dihasilkan dari aktifitas pertambangan batu bara tersebut bukan main-main.

Di lansir dari beberapa data di lapangan tercatat, 2019 hingga 2022 adalah catatan terburuk dari aktifitas tambang batu bara, dengan menelan puluhan korban kecelakaan terutama pelajar dan mahasiswa. Lalu apakah polemik itu selesai begitu saja, hingga saat ini kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah tidak satupun yang memuaskan dan sesuai dengan keinginan masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Jambi.

Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya dari akibat dan dampak yang dirasakan bersama, Pemerintah Daerah, Pengusaha atau masyarakat? Tentunya, mesti ada perbaikan dari regulasi yang sudah di buat bersama, dengan sama-sama mencarikan solusi yang terbaik, hal ini bisa di capai jika pemerintah daerah tegas dalam memberikan solusi yang tepat.

Seperti wacana penghentian pengoperasian angkutan batu bara via sungai sementara bukan lah solusi yang solutif dan hanya memikirkan jangka pendek, perlu penegasan dari pemerintah untuk lakukan percepatan jalan khusus batu bara guna solusi yang jangka panjang.

Serta pemerintah harus memperhatikan secara keseluruhan dampak akibat dari batu bara ini, tidak hanya berdampak pada perusahaan saja seperti kesejahteraan masyarakat adanya aktivitas batu bara.

Dari sisi ekonomi pertambangan batu bara adalah sumber pendapatan yang cukup besar diantara komoditas lain yang dihasilkan oleh alam.

Namun tentu kita tidak ingin keuntungan yang dihasilkan dari batu bara ini hanya dinikmati segelintir kelompok seperti perusahaan, tapi merugikan masyarakat dengan adanya kerusakan lingkungan yang terjadi.
Pemerinah harus memastikan dengan adanya aktivitas tersebut mampu memberikan efek ekonomi pada keseluruhan yang bertujuan kesejahteraan masyarakat dan juga pada perhatian pada lingkungan yang terdampak.

Pemerintah harus lebih bijak dalam pengambilan kebijakan terhadap akivitas ini, tentu dengan kebijakan yang integratif serta transparansi sangat ditunggu oleh masyarakat. Dal hal ini pun juga harus diukur dari sisi lain seperti dari sisi sosial masyarakat, lingkungan serta keselamatan publik yang sifatnya jangka panjang.