“Data BPS menunjukkan Jambi berada di jalur yang tepat dalam menjaga ketersediaan padi dan beras .”
Oleh: Fahmi Rasid ISMI Perwakilan Jambi
Ketahanan pangan selalu menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sebuah daerah. Persoalan ini tidak sekadar berkaitan dengan ketersediaan beras di pasar atau gudang Bulog, tetapi juga menyangkut masa depan generasi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan pemerintah dalam memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi.
Dalam konteks tersebut, rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai perkembangan produksi padi dan beras di Provinsi Jambi memberikan sinyal positif bahwa daerah ini memasuki tahun 2026 dengan modal yang kuat dan optimisme yang berbasis data.
Berdasarkan Hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Amatan Desember 2025, BPS mencatat luas panen padi di Provinsi Jambi sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 80,37 ribu hektare, meningkat sekitar 30,42 persen dibandingkan tahun 2024.
Peningkatan luas panen tersebut berbanding lurus dengan kenaikan produksi. Sepanjang tahun 2025, produksi padi (gabah kering giling/GKG) mencapai 367,79 ribu ton, sedangkan produksi beras tercatat 212,76 ribu ton, atau meningkat sekitar 30,88 persen secara tahunan.
Yang menarik, data BPS tidak hanya merekam capaian masa lalu, tetapi juga memberikan proyeksi ke depan. Untuk periode Januari–Maret 2026, potensi luas panen diperkirakan mencapai 21,78 ribu hektare, dengan potensi produksi padi sekitar 99,23 ribu ton dan produksi beras 57,40 ribu ton.
Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 11,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, ketersediaan padi dan beras di Provinsi Jambi dalam jangka pendek hingga satu tahun ke depan berada dalam kondisi yang relatif aman.
Ketahanan Pangan sebagai Pilar Pembangunan
Capaian tersebut perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas. Ketahanan pangan bukan hanya indikator keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga merupakan pilar penting pembangunan manusia.
Ketersediaan beras yang stabil menjadi prasyarat bagi keberhasilan berbagai program sosial dan pendidikan, terutama program nasional yang menyasar kelompok rentan.
Dalam konteks pemerintahan daerah, capaian ini mencerminkan konsistensi kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani, yang menempatkan sektor pertanian sebagai sektor strategis dalam pembangunan daerah.
Pemerintah provinsi tidak bekerja sendiri. Kolaborasi dengan para bupati dan wali kota menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan produksi, mulai dari pengendalian alih fungsi lahan, percepatan masa tanam, perbaikan jaringan irigasi, hingga pendampingan teknis kepada petani.
Hasil dari sinergi tersebut tercermin dalam peningkatan produktivitas pertanian yang signifikan.
