Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dituding Abaikan Dampak Banjir yang Terus Terulang

Tanjabbar, Indonesiamenyala.com- Banjir yang melanda ratusan hektar lahan perkebunan di Desa Jati Emas, Bram Itam Kanan, Bram Itam Raya, dan daerah sekitarnya di Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kini kembali memicu keprihatinan. Hampir sepekan lamanya, air menggenangi kebun sawit, pinang, dan kopi dengan kedalaman mencapai satu meter, merugikan para petani lokal yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian tersebut. Fenomena ini sudah bukan hal baru, melainkan sebuah masalah tahunan yang terus berulang tanpa solusi yang berarti.

Faiqul Hafidz Alhuamid, perwakilan Karang Taruna Desa Jati Emas, mengungkapkan keresahan warga terhadap lambannya respons dari pemerintah daerah dalam menangani bencana ini. Menurut Faiqul, pendangkalan sungai yang menjadi salah satu penyebab utama banjir sudah disampaikan berkali-kali oleh masyarakat, namun hingga kini tidak ada langkah kongkret dari Pemkab Tanjung Jabung Barat untuk mengatasi masalah tersebut. Keluhan masyarakat, yang seharusnya menjadi prioritas, justru diabaikan begitu saja.

“Setiap tahun masalah ini berulang, namun pemerintah tampak tidak melakukan apa-apa. Ini bukan lagi soal musim hujan, melainkan soal ketidakseriusan dalam menangani dampak banjir yang sudah jelas merugikan warga,” ujar Faiqul dengan nada kesal.

Selain kerusakan lahan yang tak terhitung jumlahnya, banjir juga mengguncang perekonomian warga yang sebagian besar bergantung pada pertanian. Kebun sawit, pinang, dan kopi yang terendam air hampir dipastikan mengalami kerusakan parah, sementara aktivitas warga pun terhenti total. Keadaan ini semakin menambah beban hidup masyarakat yang sudah terhimpit masalah ekonomi lainnya.

Jika dibiarkan terus-menerus, kerugian yang ditimbulkan oleh bencana ini bisa semakin besar, baik dari sisi finansial maupun sosial. Banyak petani yang khawatir akan keberlanjutan hidup mereka apabila pemerintah tidak segera turun tangan dan mencari solusi yang efektif. “Kami membutuhkan tindakan nyata, bukan hanya janji-janji kosong atau pertemuan tanpa hasil yang jelas,” tegas Faiqul.

Banjir yang terulang setiap tahun seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk lebih serius dalam merancang solusi jangka panjang, terutama dalam hal normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pertanian. Tanpa adanya perubahan signifikan dalam penanganan masalah ini, bukan tidak mungkin bencana serupa akan terus mengancam kesejahteraan masyarakat yang sudah lama menderita.

Pemkab Tanjung Jabung Barat harus menunjukkan kepemimpinan yang lebih responsif dan tanggap terhadap permasalahan ini. Jangan sampai krisis seperti ini terus terulang tanpa ada upaya preventif yang jelas, karena pada akhirnya, yang dirugikan adalah masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih.