Kota Jambi, Indonesiamenyala.com – Wali Kota Dr. H. Maulana, MKM saat ini sedang serius dalam menangani persoalan banjir yang kerap melanda kawasan Sungai Asam dan Daerah Lainnya.

Pada saat kunjungan kerja Komisi V DPR RI pada Senin (14/4/2025), Maulana menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat untuk menciptakan solusi jangka panjang yang efektif.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dan turut dihadiri sejumlah anggota dewan yang juga meninjau kondisi di sekitar pintu air Sungai Asam, Kecamatan Pasar.

Dimana kunjungan tersebut adalah untuk melihat permasalahan banjir yang selama ini mengganggu kehidupan masyarakat Kota Jambi.

Maulana mengatakan bahwa Kota Jambi menjadi banjir ketika hujan turun selama tiga jam saja sehingga ia harus mengatasi hal tersebut.

Baca juga:  Transaksi Judi Online Tinggi, Gubernur Jambi Kaget Saat Retreat

“Jika hujan turun selama tiga jam saja, Kota Jambi sudah kebanjiran. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami mengusulkan pembangunan kolam retensi serta pembebasan lahan di sekitar Sungai Asam sebagai solusi permanen,” ujar Wali Kota Maulana.

Hal konkret yang di lakukan Pemerintah Kota Jambi adalah menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar. Pemerintah Provinsi Jambi juga mendukung langkah tersebut dengan mengalokasikan dana sebesar Rp25 miliar.

Sedangkan total kebutuhan anggaran proyek penanggulangan banjir ini mencapai Rp75 miliar, dengan sisa Rp45 miliar diharapkan berasal dari pemerintah pusat.

“Kami sudah sepakat. Tinggal menunggu pencairan dari pusat agar pengerjaan bisa segera dimulai. Ini langkah konkret untuk mengakhiri permasalahan banjir yang selama ini menjadi momok bagi masyarakat,” tambah Maulana dengan penuh keyakinan.

Baca juga:  Mahasiswi Baru di Perkosa oleh Temannya Pasca Orientasi Organisasi

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, pada kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas kesigapan Pemkot Jambi dalam menyusun rencana strategis penanganan banjir.

Menurutnya, kendala utama di lapangan adalah pembebasan lahan dan pembangunan kolam retensi yang belum tuntas.

“Kami akan segera menyampaikan temuan ini kepada Kementerian PUPR. Harapannya, anggaran dari pusat bisa segera dialokasikan agar pekerjaan fisik bisa segera dimulai,” ungkap Wakil Ketua Komisi, Ridwan Bae.