Bikin Macet dan Rusak Jalan Nasional; Pemprov Jambi Dianggap Tidak Berani Hadapi Pengusaha Batu Bara dan Pemerintah Pusat!

Jambi, Indonesiamenyala.com – Pemprov Jambi kembali mendapat sorotan terkait masalah transportasi batu bara yang melibatkan jalan nasional. Meskipun sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) untuk jalur khusus batu bara, implementasinya masih sangat terbatas. Kuota batu bara yang semula ditargetkan 19 juta ton pada 2024 hanya tercapai 11 juta ton sebagian besar akibat masalah transportasi yang belum juga teratasi.

Jalan nasional yang rusak dan macet akibat angkutan batu bara menyebabkan keresahan masyarakat.

Pemerintah Provinsi sudah mengatur jalur khusus, namun pengusaha tambang batu bara belum menunjukkan minat untuk berinvestasi. Biaya tinggi dan kendala izin dari pemerintah pusat menjadi penghalang utama. Akibatnya, masalah kemacetan dan kerusakan jalan publik terus berlanjut, menambah ketegangan antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

Pemprov Jambi tampaknya lebih memilih menjaga hubungan baik dengan pemerintah pusat, meskipun kewenangan terkait izin infrastruktur berada di tangan pusat. Akibatnya, masyarakat merasa Pemprov Jambi tidak cukup berani untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

Pemprov Jambi harus lebih aktif dan tegas dalam menyampaikan urgensi pembangunan jalur khusus batu bara kepada pemerintah pusat. Menggunakan data tentang kerusakan infrastruktur dan potensi ekonomi daerah bisa menjadi alat yang efektif untuk mempengaruhi keputusan pusat.

Jika Pemprov kesulitan membiayai jalur khusus, bisa dipertimbangkan kerjasama dengan sektor swasta melalui skema Public Private Partnership, untuk berbagi biaya pembangunan infrastruktur.

Sementara itu menurut Fery, WALHI Jambi melalui WhatsApp mengatakan, “Saya setuju-setuju saja terkait Akses Jalan Batu Bara tersebut dan seharusnya pihak pemerintah harus mengevaluasi kembali terkait dampak yang akan terjadi, seperti halnya lingkungan dan lainnya”

“Jika memang jalur khusus itu ada maka itu harus di sesuaikan serta di uji kelayakan sebagai akses yang akan di buka, kalau memang benar adanya seperti itu jangan ada lagi jalur lain yang di tempuh cukup satu jalur saja dan tidak terpisah-pisah.”

Terkait dengan kritikan terhadap pemerintah Provinsi Jambi, “Pemerintah segera bersikap, terutama yang dalam hal ini adalah Gubernur untuk memanggil seluruh Investor tersebut dan memulai mengevaluasi kembali, sehingga tidak terjadi hal demikian dikemudian hari, pungkasnya *hm