Jakarta, Indonesiamenyala.com (05/08/2026) - Koalisi masyarakat sipil lintas sektor telah berhasil melahirkan format pengawasan independen. Gerakan ini dinamakan Kabinet Bayangan (Shadow Cabinet) yang bertujuan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Koalisi warga sipil menganggap bahwa kinerja DPR saat ini melemah, untuk itu mereka mengambil inisiatif agar dapat menganalisa, merespon dan memberikan alternatif kebijakan berbasis bukti bagi arah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Struktur Kabinet Bayangan secara resmi diperkenalkan pada 17 Juli 2026 pada akun @kabinetbayangan.id di platform sosial media Instagram. Struktur tersebut terbentuk melalui serangkaian tahapan, yaitu mulai dari tahap pencalonan ataupun rekomendasi, administrasi dan wawancara, serta finalisasi oleh tim panelis yang diisi oleh Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A., Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H.,LL.M. Dari 65 pendaftar dan 123 usulan nama, dipilih hanya 15 nama yang akan bekerja secara sukarela menjalankan mandat pengawasan dari koalisi masyarakat sipil. Nama-nama tersebut yaitu Feri Amsari, Media Wahyudi, Shofwan Al Banna, Nabiyla Risfa I., Irma Hidayana, Iman Zanatul, Khoirunnisa, Nenden Sekar, Iqbal Damanik, Isnawati Hidayah, Arman Suparman, Yance Arizona, Bhima Yudhistira, Curie Maharani, Ahmad Jilul Q.
Dari akun itu pula, diketahui bahwa rapat perdana Kabinet Bayangan telah dilakukan pada tanggal 27 Juli 2026 yang lalu, di daerah Cikini Jakarta Pusat. Rapat itu dibuka dengan konferensi pers untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Dalam konferensi pers tersebut, Feri Amsari yang juga sebagai salah satu inisiator gerakan ini mengatakan bahwa Kabinet Bayangan berdiri independen tanpa dukungan partai politik maupun korporasi. Ia juga menekankan bahwa Kabinet Bayangan bukanlah kabinet tandingan pemerintah, melainkan wadah untuk melakukan penguatan fungsi pengawasan dan penyusunan alternatif kebijakan.
Feri juga menambahkan bahwa seluruh kegiatan saat ini didanai oleh dana kolektif internal, yang kemudian kedepannya akan berkembang menggunakan skema crowd funding atau penggalangan dana publik.
Dari laman resmi kabinetbayangan.id yang ditelusuri oleh tim Inala pada 04/08 pukul 19.11 wib, terdapat informasi apa yang kemudian akan dikerjakan oleh Kabinet Bayangan ini. Gerakan ini kemudian akan melakukan riset dan analisis berbasis data untuk merespon kebijakan pemerintah; membuat catatan kebijakan, laporan dan konten publik; shadow hearing versi masyarakat sipil dari rapat DPR; dan membuat dashboard publik yang melacak janji-janji pemerintah; serta mereview kondisi nyata di Indonesia.
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespon adanya gerakan ini, pada tanggal 20 Juli 2026 yang lalu di kompleks Istana Negara, ia mengatakan bahwa pada dasarnya pemerintah menerima dan berterima kasih jika diberi masukan.
“Semua yang ingin memberikan masukan yang baik tentu kita terima dan selalu berterima kasih.” Tegasnya singkat di sela-sela wawancara.
Fenomena ini, senada dengan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran, dari siaran pers oleh lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada 26 Juli 2026 yang lalu bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam kurang lebih sembilan bulan terakhir (November 2025 - Juli 2026) telah menurun tajam. Angka yang didapat dari survei terbaru yaitu dari awal mulanya sebesar 81,2% pada November 2025 yang lalu, menjadi hanya 51,1% di Juli 2026. Hasil tersebut senada dengan timbulnya gerakan Kabinet Bayangan yang akan mencoba menjadi kawan tanding bagi pemerintah dengan memberikan kritik berbasis data, fakta dan bukti untuk memberikan alternatif kebijakan, agar masyarakat merasakan dampak yang lebih nyata dari publikasi komunikasi pemerintah.
Faktanya saat ini, dari hasil penelusuran tim redaksi Inala, masih banyak dari menteri-menteri yang menjabat berasal dari partai politik, Gerindra menduduki 9 kursi menteri, Golkar menduduki 8 kursi menteri, PAN menduduki 5 kursi menteri, Demokrat menduduki 4 kursi menteri, PKB menduduki 2 kursi menteri, PBB menduduki 1 kursi menteri, sehingga dapat memicu terjadi konflik kepentingan struktural yang berdampak pada tumpulnya fungsi pengawasan lembaga DPR. Keadaan ini menciptakan ikatan emosional dan kepentingan politik pragmatis terhadap kementerian terkait. Ditambah lagi, koalisi gemuk pemerintah yang mencapai 81% jumlah kursi DPR dari partai politik pendukung pemerintah, oposisi saat ini tidak memiliki kekuatan politik di dalam sistem pemerintahan saat ini, wajar saja jika warga sipil, akademisi dan juga peneliti berkoalisi membuat gerakan politik baru untuk memperkuat fungsi pengawasan publik.
