Jambi, Indonesiamenyala.com – Senin (7/10) pagi ratusan tenaga honorer melakukan aksi unjuk rasa terhadap manajemen rumah sakit yang mengakibatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Raden Mattaher) Jambi terganggu

Keberadaan warga dari luar daerah yang menunggu di luar menambah kompleksitas situasi, menciptakan ketegangan antara yang sedang berjuang untuk kejelasan dan yang membutuhkan pelayanan. Akibatnya, antrean pasien yang ingin mendaftar di bagian pelayanan menjadi tidak terhindarkan.

Antrean sangat panjang, di meja pelayanan hanya ada dua petugas. Saya sudah menunggu sejak jam 9, sudah dua jam belum dipanggil,” ungkap seorang pasien yang sedang menunggu di bagian pendaftaran.

Protes yang dilakukan oleh ratusan pegawai honorer mencerminkan ketidakpastian yang mereka hadapi mengenai status pekerjaan. Mereka merasa diabaikan dan mendesak pemerintah untuk memberikan kejelasan dan solusi terkait nasib mereka. Aksi ini juga menunjukkan bagaimana banyak orang yang bergantung pada pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka menuntut peningkatan gaji dan mempertanyakan mengapa nama mereka tidak terdaftar dalam database.

Baca juga:  Pengangkatan Advokat DPC PERADI Jambi oleh Ketua Harian merangkap Wakil Ketua Umum DPN PERADI R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.

“Nama kami tidak terdaftar dalam database, kami tidak bisa mengikuti seleksi PPPK. Banyak dari kami yang telah mengabdi selama bertahun-tahun,” jelas Perwakilan Honorer, Said Purhan.

Menurut Said, sekitar 700 tenaga honorer yang berunjuk rasa terdiri dari perawat dan tenaga pelayanan. Mereka mengeluhkan kurangnya perhatian dari rumah sakit pemerintah terhadap nasib pegawai honorer, yang selama ini menjadi tulang punggung dalam memberikan pelayanan kesehatan. Keberadaan mereka sangat penting, namun sering kali diabaikan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

“Mohon perhatian, kesejahteraan kami sebagai honorer sangat berisiko. Meskipun status kami adalah honorer BLUD, kami berharap dapat dimasukkan ke dalam database,” pinta Said.

Setelah aksi unjuk rasa di halaman rumah sakit, mereka dipanggil oleh manajemen untuk berdialog. Para tenaga honorer menyampaikan keluhan dan harapan mereka langsung kepada Direktur Utama RSUD Raden Mattaher, dr Herlambang, serta Kepala BKD Provinsi Jambi, Hendrizal. Mereka meminta penjelasan terkait status pekerjaan dan jaminan masa depan.

Baca juga:  Mursyid Sonsang Yakin Kombes Manang Selesaikan Kasus Ijazah Palsu Amrizal Sang Anggota DPRD Provinsi Jambi

Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi, dr Herlambang, menegaskan bahwa pelayanan rumah sakit tidak terganggu oleh aksi unjuk rasa tersebut. Ia menjamin bahwa aktivitas pelayanan tetap berlangsung.

“Tidak, pelayanan masih berjalan. Sebagian staf tetap hadir,” ungkap Herlambang.
Ia juga menolak anggapan bahwa ratusan tenaga honorer melakukan unjuk rasa, menyatakan bahwa mereka hanya terlibat dalam diskusi yang difasilitasi oleh manajemen rumah sakit.
“Masalah mengenai tidak terdaftarnya honorer dalam database dan seleksi PPPK adalah ranah Badan Kepegawaian Negara,” jelas Herlambang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Hendrizal, menjelaskan bahwa kewenangan terkait tenaga honorer yang tidak terdaftar tidak berada di tangannya. Ia juga menambahkan bahwa sejak 28 November 2022, database tenaga honorer telah ditutup, sehingga tidak ada lagi proses pendaftaran untuk tenaga honorer baru.
“Isu ini bukan hanya terjadi di Jambi, tetapi juga di tingkat nasional. Kami sudah mengusulkan 700 honorer ini, namun ketentuan ada di pusat,” kata Hendrizal.

Baca juga:  Lima Tersangka Perundungan Siswi SMP di Jambi Tidak Ditahan