Aparat Diam, Tambang Ilegal Berkobar: Ada Apa dengan Hukum di Jambi?

“Jangan sampai kita terjebak dalam permainan politik yang hanya memperburuk keadaan dan merugikan masyarakat.”

Penulis : Roland Pramudiansyah (Ketua DPC PERMAHI Jambi)

Jambi, Indonesiamenyala.com – Jambi memiliki potensi besar dalam industri pertambangan, namun apa yang terjadi dengan tambang minyak ilegal di Tahura Senami bukan sekadar masalah infrastruktur atau teknis semata. Ini adalah cermin buruk dari integritas aparat penegak hukum yang seharusnya bertindak tegas. Kegiatan ilegal ini jelas melanggar UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, namun kenyataannya aparat justru terkesan diam dan enggan mengusut tuntas. Jika bukan karena ada kepentingan tersembunyi di baliknya, penegakan hukum seharusnya sudah dilakukan sejak awal. Ini bukan hanya soal kurangnya peralatan atau sumber daya untuk memadamkan api, tetapi soal kemauan politik dan keseriusan aparat dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai kita terjebak dalam permainan politik yang hanya memperburuk keadaan dan merugikan masyarakat. Keputusan untuk diam atau tidak bertindak sama saja dengan memberi ruang bagi kegiatan ilegal ini untuk terus berkembang.

Keberanian aparat penegak hukum di Jambi patut dipertanyakan setelah insiden ledakan sumur minyak ilegal yang terjadi di Taman Hutan Raya (Tahura) Senami, Kabupaten Batanghari, pada 14 Januari 2025. Kebakaran yang tak kunjung padam hingga memasuki pekan kedua ini mengungkap betapa lemahnya penegakan hukum di provinsi ini. Namun, lebih dari itu, saya mulai curiga jangan-jangan aparat kita memang sengaja menutup mata. Ada yang lebih besar yang terjadi di balik layar.

Pertanyaan mendasarnya, kenapa ini terus terjadi? Bukankah aparat penegak hukum sudah cukup tahu dengan risiko ledakan dan kebakaran yang bisa merusak kehidupan dan lingkungan? Atau jangan-jangan, ada jaringan yang lebih besar di balik aktivitas ilegal ini yang melibatkan oknum aparat, politikus, atau bahkan pengusaha yang memiliki kepentingan lebih besar? Kecurigaan saya semakin kuat, karena jika dilihat dari pola yang ada, sumur minyak ilegal bukan hanya soal pemodal yang sembunyi-sembunyi, tetapi ada indikasi bahwa ada pihak yang dengan sengaja membiarkan atau bahkan melindungi mereka.

Sebagai Ketua PERMAHI Jambi, saya menuntut penegakan hukum yang lebih tegas. Kalau ada oknum yang terlibat dalam membacking aktivitas ilegal ini, mereka harus diungkap dan dihukum seberat-beratnya. Pemerintah pun jangan hanya berdiam diri, harus ada langkah nyata yang membangun transparansi dan integritas dalam setiap sektor, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jangan sampai kita terjebak dalam budaya ketidakpedulian dan ketidakberanian untuk menuntut keadilan.

Jambi harusnya menjadi daerah yang maju dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya dengan cara yang sah dan berkelanjutan, bukan menjadi ajang permainan ilegal yang merugikan banyak pihak. Jika aparat tidak bertindak tegas, maka wajar jika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Jangan biarkan ini menjadi contoh betapa lemahnya hukum kita, karena ini bukan hanya soal sebuah kebakaran, tetapi soal harga diri dan kepercayaan publik terhadap negara dan aparatnya. Jangan diam. Hukum harus ditegakkan, bukan disembunyikan.