Gubernur Jambi, Al-Haris Harus Bertanggung Jawab Atas Kebijakan OPD-Nya

Jambi, Indonesiamenyala.com – Kebijakan terkait SKTM yang di keluarkan oleh Dinkes Provinsi Jambi akhirnya menuai sejumlah persoalan di tengah Masyarakat Jambi, kebijakan yang di ambil terkesan sepihak tersebut pun menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat Jambi, apa dan untuk apa sebenarnya Surat Edaran tersebut di keluarkan?

Menyoroti pemberitaan yang beredar di beberapa media tentang Gubernur Al Haris Membuka suara soal polemik SKTM yang di keluarkan oleh Dinkes Provinsi Jambi pun menuai kritikan dari sejumlah kalangan Aktivis Pemuda Jambi,

Salah Seorang Aktivis tersebut, menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jambi terkesan hanya sebatas Cuit-cuit di media saja, tidak ada tindakan yang kongkrit yang dilakukan oleh Gubernur Jambi terpilih dua Periode tersebut.

“Seharusnya sebagai pemangku kebijakan lebih tegas dalam mengambil solusi yang tepat, agar persoalan tersebut bisa terselesaikan dengan baik, bukan hanya cuap-cuap di media saja beraninya, apa lagi Efek dari Surat edaran tersebut telah diraskaan langsung oleh masyarakat yang tidak mampu hari ini.”

Tindakan yang dilakukan oleh Gubernur dalam menyikapi persoalan pun dinilai tidak serius, seperti menyalahkan tapi tidak menjawab apa yang sebenarnya di butuhkan oleh masyarakat hari ini, seakan-akan begitu surat edaran itu di keluarkan Gubernur seolah-olah tidak tahu.

Surat Edaran yang di keluarkan oleh Dinkes beberapa waktu lalu seharusnya lebih mementingkan aspek yang di butuhkan masyarakat terlebih dahulu dan seharusnya sudah dilakukan sosialisasi terkait regulasi yang akan di terbitkan, sehingga tidak terjadi polemik serta tanda tanya di masyrakat nantinya. Ini jelas ada permainan yang di lakukan oleh OPD provinsi jambi, karena jika kita nilai dari beberapa persoalan tersebut itu yang terjadi, di edarkannya tiba-tiba, kemudian masyarakat yang mau berobat pun tiba-tiba juga tidak di perkenankan lagi memakai SKTM dengan alasan penyetopan tersebut.

“Kita mendesak Gubernur Jambi yaitu yang terhormat Bapak Al-Haris yang mana hari ini beliau telah ditetapkan sebagai Gubernur Terpilih untuk membuat kebijakan yang konkret terhadap masalah ini sebagai tanggung jawab beliau selaku Kepala Daerah yang notabene Atasan dari OPD yang ada di ruang lingkup Provinsi Jambi, Jangan seolah-olah lepas tangan dengan kisruh yang ada karna kita ketahui pengangkatan seseorang menjadi Kepala Dinas itu atas tanda tangan beliau atau Hak Prerogatif sebagai Gubernur” tutupnya(*)