Indonesia Menyala -- Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menerima audiensi sekaligus rapat koordinasi Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia ( PABPDSI ) Provinsi Jambi yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Jambi, pengurus PABPDSI Provinsi Jambi, serta pengurus PABPDSI kabupaten se-Provinsi Jambi.
Dalam audiensi tersebut, berbagai persoalan desa dibahas, terutama terkait kebijakan KMP serta dampak efisiensi anggaran terhadap penghasilan dan kesejahteraan aparatur desa.
Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan PABPDSI, sambil menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan setelah pertemuan di Jakarta nanti ada perkembangan. Masalah-masalah yang tadi disampaikan, termasuk langkah-langkah ke depan, akan kita kawal bersama,” ujar Al Haris.
Ia menegaskan harapannya agar kebijakan terkait KMP tidak mengganggu pembayaran hak aparatur desa, khususnya penghasilan tetap (sertap).
“Mudah-mudahan pemerintah tetap membayarkan yang pokok tadi dan tidak mengganggu sertap. Jadi KMP ini tidak mempengaruhi penghasilan tetap bapak-ibu sekalian,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al Haris juga mengapresiasi peran PABPDSI yang dinilai konsisten dalam mengawal aspirasi desa di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam kondisi kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
“Terima kasih kepada PABPDSI yang terus mengawal aspirasi desa. Saya tahu rekan-rekan bekerja luar biasa di desa. Namun dalam kondisi saat ini, pemerintah daerah belum bisa berbuat banyak selain mendukung dan mengawal aspirasi tersebut,” ungkapnya.
Al Haris menjelaskan bahwa secara umum aliran dana pembangunan ke daerah sebenarnya cukup besar melalui berbagai program strategis nasional.
Ia mencontohkan sejumlah program yang tengah berjalan di Provinsi Jambi, seperti pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai investasi sekitar Rp1,5 triliun untuk dua sekolah, serta rencana pembangunan empat sekolah baru di beberapa kabupaten pada tahun ini.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis yang mulai dilaksanakan pada 2025 juga menyerap anggaran ratusan miliar rupiah, termasuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol.
“Sebetulnya dana yang masuk ke daerah cukup besar, bahkan melebihi efisiensi anggaran yang dilakukan. Namun yang paling terasa dampaknya adalah pada aparatur di daerah, termasuk aparatur desa,” jelas Al Haris.
